Kamis, 28 November 2013

Pencatatan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Di LKS, Sebuah Catatan



pict from marketingjepara[dot]blogspot[dot]com
Saya seringkali mendapatkan arahan baik dari para senior maupun dari pimpinan secara langsung untuk selalu berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan. Karena, menurutnya, pekerjaan yang saya lakoni bisa berujung hal yang buruk untuk diri saya sendiri apabila melakukan kesalahan. Dan memang hal itu benar adanya dikarenakan pekerjaan saya selalu berkaitan dengan hukum, baik hukum secara perdata maupun secara agama.

Pembiayaan yang diberikan kepada para pelaku usaha seringkali mempunyai masa - masa kritis dimana sang nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan pembiayaan. Faktor krisis ekonomi bisa menjadi salah satu penyebab lambatnya pembayaran cicilan oleh nasabah. Contohnya saja ketika harga buah sawit turun drastis hingga hanya Rp. 300,- / Kg, sudah jelas bagi petani berada dalam keadaan kesulitan ekonomi.

Sayangnya, tidak semua nasabah yang menunda pembayaraan itu benar-benar dalam kesulitan. Adakalanya bahkan mereka yang sebenarnya mampu tetapi dengan sengaja menunda-nunda pembayaran cicilan dengan alasan yang sepihak. Hal ini seringkali menyulitkan bagi kolektor untuk menagihkan angsurannya. Karena seringkali ditemukan hal yang seperti ini, maka Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 yang dapat disimpulkan bahwa setiap Lembaga  Keuangan Syariah (LKS) dapat mengenakan sanksi denda keterlambatan pembayaran atas nasabah pembiayaan dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Denda tersebut bersifat ta’zir, yaitu sekedar sebagai hukuman agar nasabah lebih disiplin dakam menjalankan kewajibannya.
  2. Denda yang dikenakan dalam bentuk uang.
  3. Nasabah pembiayaan yang dikenakan danda bukan karena Force Majeur, tetapi tergolong nakal, tidak beri’tikad baik dan mempunyai kesanggupan untuk membayar sesuai tempo waktu yang diakadkan.
  4. Besarnya denda disepakati dan dicantumkan dalam salah satu klausul diawal akad.
  5. Denda tersebut dimanfaatkan sebagai dana sosial. 

Menurut saya hal ini ada baiknya jika memang dilaksanakan sepenuhnya seperti butir-butir diatas. hanya saja yang menjadi catatan penting bagi saya untuk LKS  adalah perlunya kepastian apakah nasabah yang dikenakan denda hanya hasabah yang nakal saja atau di pukul rata: semua nasabah baik nasabah yang menunda pembayaran karena memang kondisinya tidak mampu dan maupun yang menunda karena sesuka hati? selanjutnya, Apakah benar denda yang dikenakan itu dimanfaatkan untuk dana sosial atau justru masuk kedalam pendapatan?

Saya berharap bahwa apa yang telah dilaksanakan oleh LKS sudah sesuai dengan ketentuan syariah sebenarnya. Apabila tidak, akan ada tuduhan-tuduhan dari masyarakat bahwa LKS tidak syariah atau Bank Syariah sama saja Bank Konvensional. Semoga bermanfaat. :)

0 comments: